SMARTID – Pemerintah Indonesia telah menetapkan Undang – Undang Nomor 63 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, pada 17 Oktober 2024. Adapun pertimbangan dalam penetapan peraturan ini adalah sebagai berikut : bahwa penyelenggaraan keimigrasian untukk mewujudkan kedaulatan negara atas wilayah Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh […]
SMARTID – Pembangunan Zona Integritas (ZI) menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Hal ini sesuai dengan visi dan misi pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menciptakan birokrasi yang bebas dari korupsi. Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi […]
SMARTID – Pemerintah telah menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah, pada 02 September 2022 yang selanjutnya diundangkan pada 07 September 2022. Adapun Permenkumham ini mengatur mengenai Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bertujuan sebagai pedoman untuk pelaksanaan […]
SMARTID – Pemerintah Indonesia telah menetapkan Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2021 tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial, pada 03 September 2024.9.24 Kemudian peraturan ini di undangkan pada 17 September 2024, sekaligus berstatus merubah peraturan sebelumnya yaitu Permensos No. 7 Tahun 2021 tentang Asistensi […]
SMARTID – Undang-Undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi acuan dalam pembangunan nasional Indonesia selama 20 tahun ke depan. UU ini ditetapkan sebagai landasan hukum dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang guna mencapai visi besar Indonesia di tahun 2045, bertepatan […]
SMARTID – Pada 10 September 2024, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 100 Tahun 2024 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. Perpres ini mengatur mengenai Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang merupakan lembaga nonstruktural yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan Pemerintah serta pihak lain. KPPU bertanggung jawab kepada Presiden yang dipimpin oleh seorang […]
SMARTID – Pada 10 September 2024, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 99 Tahun 2024 tentang, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Perpres ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara […]
SMARTID – Pada 10 September 2024, Pemerintah Indonesia telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2024 tentang, Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Perlindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh Pemerintah Pusat. Perpres ini mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu dalam Penanganan, Pelindungan, dan Pemulihan Tindak Pidana Kekerasan Seksual oleh pemerintah pusat dengan menetapkan batasan […]
SMARTID – Peraturan Badan Kepegawaian Negara (BKN) Nomor 14 Tahun 2018 merupakan salah satu landasan penting dalam pelaksanaan proses pengadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, yang ditetapkan pada 18 September 2024. Peraturan ini mengatur secara teknis tata cara pengadaan PNS, mulai dari tahap perencanaan hingga pengangkatan. Sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan […]
SMARTID – Pada 18 Juli 2024, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menetapkan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2024 tentang pengadaan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN). Peraturan ini ditetapkan sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan meningkatkan kualitas dan efisiensi pelayanan publik di Indonesia. Isi dari Peraturan […]